Dahlan Iskan Dan Soal Utang

Apakah anda senang dengan utang yang terus meningkat? Hingga April 2012, utang pemerintah sudah mencapai Rp1.903 triliun. Data Bank Indonesia tahun 2012 menyebutkan, pada tahun 2006 total utang luar negeri Indonesia sebesar 132,63 miliar dollar AS, namun pada 2011 utang itu sudah membengkak menjadi 221,60 miliar dollar AS.
Ada yang cukup menggelitik soal utang yang terus meningkat. Itu ada di tulisan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, yang berjudul “Tekad Baru: Hidup Yang Polos-Polos Saja”. Sebetulnya, pesan yang hendak disampaikan Dahlan lewat tulisan itu sangat bagus: bagaimana tekad yang sederhana bisa mendorong harapan. Hanya saja, ketika berbicara soal utang, Dahlan Iskan membuat “penyesatan” luar biasa.
Dahlan Iskan bercerita tentang pertemuannya dengan warga desa Bunigeulis, yang berada di lereng Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat. Warga desa itu sedang diliputi kegelisahan terkait masalah bangsa. Salah satunya adalah soal utang negara yang terus meningkat.
Kepada warga desa itu Dahlan Iskan mengajukan pertanyaan begini: baik mana Anda punya utang Rp8 juta tapi kekayaan Anda Rp10 juta, dengan punya utang Rp20 juta tapi kekayaan Anda Rp100 juta? Bagi Dahlan Iskan, tak soal utang Anda meningkat berapapun besarnya, asalkan kekayaan anda juga meningkat drastis.
Penjelasan Dahlan Iskan betul. Akan tetapi, jika penjelasan itu adalah analogi terhadap kondisi utang negara kita saat ini, maka jelas terjadi manipulasi besar-besaran di situ. Sebab, penjelasan soal utang negara tak sesederhana kisah dua orang yang saling pinjam-meminjam.
Pertama,  utang negara yang terus meningkat tidak disertai dengan perbaikan kondisi dan kualitas hidup rakyat. Artinya, penggunaan utang itu belum tentu untuk menggerakkan perekonomian yang menyejahterakan rakyat.
Sebagian besar utang itu dipakai untuk menggerakkan sektor keuangan. Sangat sedikit yang dipakai untuk menggerakkan sektor real, yang notabene menyangkut rakyat banyak. Dari data yang ada disebutkan, sebanyak 39,6 persen utang itu dipakai untuk menggerakkan sektor keuangan. Sedangkan 9,3 persen dipakai untuk perbaikan infrastruktur listrik, gas, dan air. Kemudian sekitar 4,7 persen dipergunakan untuk pengangkutan dan komunikasi. Sementara pertanian, yang menjadi tempat bergantungnya puluhan juta rakyat, hanya menerima alokasi 3,0%.
Ini yang membuat akumulasi utang luar negeri Indonesia tidak berkontribusi pada perbaikan infrastruktur, perbaikan layanan dasar, dan penciptaan lapangan kerja secara massif.
Kedua, sejarah utang—terutama yang berhubungan dengan negara-negara dan lembaga imperialis—adalah “jebakan” alias perangkap (debt trap). Utang luar negeri, seperti ditulis oleh Susan George dalam buku “Debt Boomerang: How Third World Debt Harms Us All”, merupakan suatu mekanisme yang dibuat oleh negara maju (pendonor) untuk memaksa negara penerima (peminjam) mengikuti aturan-aturan atau langkah-langkah yang mereka paksakan.
Negara yang ‘terperangkap utang’ akan dipaksa untuk terus menggenjot ekspornya—terutama ekspor bahan mentah—dan melakukan penghematan pada pengeluaran pemerintah dan belanja kesejahteraan sosial. Ini yang terjadi di sejumlah negara Amerika latin satu dekade lalu dan sekarang terjadi di Indonesia.
Mungkin kita akan bangga dengan ekspor yang meningkat. Akan tetapi, seperti ditulis oleh Eric Toussaint, Presiden Komisi Penghapusan Utang Negara Dunia Ketiga, ekspor ini tidak lebih dari penjarahan kekayaan alam. Menurut Toussaint, dalam dua dekade terakhir, telah terjadi transfer kekayaan berkali-kali lipat dari pinggiran (dunia ketiga) ke pusat (negeri-negeri imperialis). Yang terjadi, negara dunia ketiga akan mengalami kekurangan bahan mentah dan bencana ekologis.
Di samping itu, untuk membayar utang, negara penerima pinjaman harus melakukan penghematan besar-besaran: pemangkasan subsidi, privatisasi layanan publik, dan lain-lain. Bahkan, tidak sedikit disertai dengan privatisasi BUMN. Akibatnya, rakyat dipaksa membayar mahal akses kebutuhan dasarnya (pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, makanan, dan lain-lain).
Inilah yang menjelaskan mengapa peningkatan utang luar negeri justru berbarengan dengan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup manusia Indonesia. Itulah sebabnya mengapa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, pada tahun 2011 lalu, terperosok di peringkat 124 dari 187 negara.
Jadi, alih-alih kekayaan nasional Indonesia meningkat, utang luar negeri justru menjebak Indonesia dalam “lingkaran krisis”. APBN tidak pernah sehat karena sebagian dipakai membayar cicilan utang. Sedangkan anggaran untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat terus dipangkas.  Lantas, apa buktinya bangsa kita menjadi kaya karena utang? Silahkan tanyakan ke Dahlan Iskan.